Bawaslu Luwu Utara Buka Rekrutmen Pengawas Kelurahan Desa Pemilihan Serentak 2024

LUWU UTARA - Bawaslu Kabupaten Luwu Utara membuka Pendaftaran Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk Pilkada 2024 di 15 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Total ada 173 posisi anggota PKD yang terbuka untuk rekrutmen di seluruh Kabupaten Luwu Utara.

Penerimaan berkas administrasi akan dilakukan mulai Tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2024. Formulir pendaftaran peserta dapat diambil langsung di kantor Sekretariat Bawaslu Luwu Utara atau unduh file formulir Pendaftaran yang ada di media sosial Bawaslu Luwu Utara. 

Baca juga: Indra Wijaya: Pemilu 2024 Tidak Mungkin Ditunda

"Persyaratan berkas dapat dilihat di medsos Bawaslu Luwu Utara atau bisa juga dilihat pada link berikut ini : https://drive.google.com/drive/folders/1Nt_TdRnbtMktd8NCA1WJfKffh3ofEGJV , " kata Ketua Bawaslu Luwu Utara Muhajirin, Sabtu (18/05/2024).

Adapun persyaratan pendaftaran calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yaitu:

Baca juga: Anies Baswedan: Subsidi Harus untuk Kendaraan Umum Berbasis Listrik, Bukan untuk Orang Mampu

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan;
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;